Pengantar kekuasaan diskresi pemerintahan pasca uu cipta kerja

Lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menjadi dasar berpijak badan/pejabat pemerintah dalam melakukan tindakan diskresi. Diskresi mempunyai unsur-unsur yaitu diskresi adalah keputusan dna/atau tindakan, keputusan dan/atau tindakan itu ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan, tujuannya untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam p…

Buku ajar hukum acara dan praktek pengadilan tata usaha negara

Buku ini memberi pemahaman tentang dasar memulai proses dari suatu KTUN, Surat Kuasa, Pemohonan Gugatan, Pemeriksaan sidang, Putusan dan pelaksanaan putusan. Proses persidangan yang panjang, perlu kecermatan, ketelitian, dan keteramp[ilan profesional untuk mengerjakan dengan sungguh-sungguh, sehingga memberi nilai makana atas profesi yang kelak akan ditekuni.,

Modul pengantar hukum Indonesia

Pengantar hukum Indonesia merupakan pengantar untuk mempelajari hukum. Pengantar Hukum Indonesai (PHI) merupakan mata kuliah dasar yang ditempuh bagi pemula (calon yuris). PHI obyek dalah peraturan-peraturan hukum yang sedang berlaku di Indonesia saat ini (disebut dengan hukum positif). PHI sebagai pengantar yang mengantarkan hukum yang Sebatas di Indonesia yang berlaku saat ini. secara umum PH…

Bunga rampai penataan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Kalimantan Timur …

Buku Bunga Rampai Penataan Sumber Daya Alam (SDA), jilid ketiga, Edisi Revisi merupakan sebuah kumpulan artikel. Hasil dari renungan dan perjalanan menjelajah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang dilakukan penulis. Tulisan dan coretan ini, dimulai sejak 2008 sampai sekarang, sesuatu yang penulis syukuri bisa menikmati alam yang indah, asri, alami, kearifan lokal masyarakat dalam menjaga h…

Penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat melalui pengadilan pasca PERPU ci…

Buku ini disusun sebagai bunga rampai implementasi dari tatanan keberadaan masyarakat huku adat yang tumbuh berkembang dengan berbagai sengketanya, yang kemudian diselesaikan sebagai bentuk solusi hukum di pengadilan, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat melalui pengadilan pasca PERPU ci…

Buku Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat Melalui Pengadilan, Pasca Perpu Cipta Kerja (Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi), buku ini pembaharuan atas banyak putusan-putusan pengadilan yang menyangkut masyarakat hukum adat yang terjadi pergeseran. Buku ini memberi gambaran, menelisik, menganalisis putusan-putusan baik MA/MK yang terkait dengan masyarakat hukum adat.

Penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat melalui pengadilan pasca perpu ci…

Buku ini disusun sebagai bunga rampai implementasi dari tatanan keberadaan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang dengan berbagai sengketanya, yang kemudian diselesaikan sebagai bentuk solusi hukum di pengadilan, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Penyelesaian sengketa Masyarakat hukum Adat melalui Pengadilan

Edisi

Cet Ke 2

ISBN/ISSN

978-623-7066-81-1

Deskripsi Fisik

vii, 185 hal : ilus 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.0702 PEN

Kontruksi hukum administrasi pemerintahan = Membedah undang-undang 30 tahun 2014

Pengaturan administrasi pemerintahan memberi perlindungan bagi warga masyarakat dan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan peemrintah. Warga masyarakat tidak dijadikan objekk dalam administrasi pemerintah , namun dijadikan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat dan mengatur secara keseluruhan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan berdasarkan ketent…

Kontruksi hukum administrasi pemerintahan : Membedah undang-undang 30 tahun 2014

Pengaturan administrasi pemerintahan memberi perlindungan bagi warga masyarakat dan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan peemrintah. Warga masyarakat tidak dijadikan objekk dalam administrasi pemerintah , namun dijadikan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat dan mengatur secara keseluruhan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan berdasarkan ketent…