Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat Melalui Pengadilan : Bunga rampai…

Bangsa yang besar, bangsa yang menghargai peradapan, budaya, tradisi, yang masih terjaga nilai-nilai kearifan lokal mereka. Kehidupan yang seirama dengan dengan alam, lingkungan yang menyatu dengan hidup dan kehidupan mereka, nilai-nilai yang luhur yang magis religious, hubungan alam, hubungan dengan Penciptanya, menjadi kekayaan sumber daya alam yang masih terjaga sampai kini. Terbitnya …

Menelisik pengawasan pemeriksaan bersama mahkamah agung dan komisi yudisial

Pengawasan suatu lembaga dan lembaga tinggi diperlukan untuk memastikan lembaga itu sesuai dengan aturan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, termasuk dalam pengawasan hakim. Hakim itu manusia yang dianggap suci, dan tujuan akhir mencari keadilan bagi masyarakat atas permasalahan yang dihadapi, tentu dituntut untuk melakukan tugas, dan kewajiban sesuai dengan standar peraturan perundang-u…

Hukum acara dan praktek pengadilan tata usaha negara

Modul hukum acara tata usaha negara ini mencakup perkembangan terkini dengan proses beracara secara elektronik. Namun demikian modul ini, masih jauh dari sempurna, masih banyak kendala dalam praktek dengan menyesuaikan perkembangan ilmu dan teknologi dalam sistem persidangan. Apalagi pada saat ini pendemi virus covid 19 melanda, yang menuntut kita menjaga jarak, pakai masker, dan kerja, belajar…

Konsep hak Gugat Masyarakat Hukum Adat : Sebuah gagasan dari permasalahan p…

Konsep hak gugat masyarakat hukum adat dalam pertambangan batubara bagian dari perlindungan masyarakat secara represif yang dapat dilakukan masyarakat hukum adat untuk melakukan upaya hukum. Pertambangan batubara pada komunitas masyarakat hukum adat dan lingkungan hidup itu sangat saling bergantung sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (holistik). Pada saat .kawasan masyarakat hukum…

Hukum Acara & Praktek Pengadilan Tata Usaha Negara

Modul hukum acara dan praktek pengadilan tata usaha negara ini, update ketenrtuan-ketentuan baru dalam hukum acara tata ysaha negara, antara lain permohonan utnuk mendapatkan putusan dan /atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan ( positif fiktif) yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.5 tahun 2015 tentang pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan g…

Pengaturan Baku Mutu Bioteknologi : Dalam baku mutu lingkungan hidup lain ses…

Bioteknologi salah dari baku mutu lingkungan dalam kategori baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup (bakteri, fungsi, virus dan lain-lainnya), maupun pr…

Buku Ajar Hukum Administrasi Negara : Dalam Paradigma Cipta Kerja

Edisi

Cet ke 3

ISBN/ISSN

978-623-6225-29-5

Deskripsi Fisik

xiv, 450 hlm. ; ilus. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 SIT b

Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia

Buku ajar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh dan komprehensif atas pokok hukum di Indonesia. buku ini terdiri dari 15 bab yang isinya menguraikan dasar-dasar, asas-asas, sejarah hukum yang pernah ada dan sedang berlaku di Indonesia.

Buku ajar hukum perkebunan

Hukum perkebunan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pelaku perkebunan dan perkebun serta pemerintah dalam bidang perkebunan. Usaha perkebunan diawali dengan perencanaan, pembenihan, budidaya perkebunan, izin usaha perkebunan, pengelolaan dan penyelenggaran perkebunan, pengembangan dan pemberdayaan perkebunan, dan penegakan hukum di bidang perkebunan. Pada prakteknya banyak terjadi…

Pengaturan Baku Mutu Bioteknologi

Edisi

Cet Ke 1

ISBN/ISSN

978-602-5570-19-3

Deskripsi Fisik

viii, 92 hlm.: ilus.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

660.6 SIT p