Text

Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1955-2019 Sebuah Perprktif Pluralisme Hukum

---

EVALUASI SISTEM PEMILU DI INDONESIA 1955-2019
Implikasi Sistem Proporsional Terbuka Dengan Pemilu Serentak Mengharuskan Koalisi Parpol Terbentuk Sejak Awal. Namun, Koalisi Parpol Bersama Capres-Cawapres Yang Terikat Dengan Gagasan Dan Platform Gerakan, Pada Akhirnya Bubar Menjadi Koalisi Kekuasaan. Ini Bentuk Pengingkaran Terhadap Legitimasi Rakyat. Sebagai Penulis, Nizar Mampu "Menggugat" Sekaligus Memperbaikinya Dengan Teori Pluralisme Hukum.

Ahmad Ali, Se Ketua Fraksi Nasdem Dpr Ri, Wakil Ketua Umum Dpp Partai Nasdem



Teori Pluralisme Hukum Berfungsi Sebagai Pemandu Agar Hukum Dan Efek-Efek Yang Dikehendakinya Sesuai Dengan Pancasila. Buku Ini Menyajikan Gagasan Konstruktif Dan Progresif Dengan Ulasan Historis Untuk Menyempurnakan Sistem Pemilu. Hasilnya, Sistem Proporsional Dalam Pemilu 1955 Yang Paling Ideal. Penulis Juga Mengekstraksikan Kelebihan Setiap Sistem Pemilu Agar Selaras Dengan Pemilu Serentak.

Dr. Ahmad Basarah Wakil Ketua Mpr Ri, Ketua Dpp Pdi Perjuangan



Secara Akademis, Saya Mengenal Nizar Sejak Mahasiswa Di Fh Unej Tahun 2007. Saya Tahu Pemikirannya Selalu Berada Dalam Ruang Dialektika Yang Kritis, Responsif Dan Cerdas Dalam Mengartikulasikan Berbagai Isu Dan Fenomena Hukum. Buku Ini Adalah Wujud Konsistensi Pemikirannya, Bahwa Metajuridis Dalam Teori Pluralisme Hukum Dapat Menganalisis Kekurangan Dan Kelebihan Sistem Pemilu Legislatif Di Indonesia, Sejak Tahun 1955 Hingga 2019.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri	-
No. Panggil	342.07 NIZ e
Penerbit	Jakarta : Rayyana Komunikasindo., 2021
Deskripsi Fisik	xiii, 172 Hlm Ilus. ; 21 Cm
Bahasa	Indonesia
ISBN/ISSN	978-602-5834-70-7
Klasifikasi	342.07
Tipe Isi	-
Tipe Media	-
Tipe Pembawa	-
Edisi	Cet ke 1
Subjek	1.Hukum Pemilihan Umum
Info Detail Spesifik	-
Pernyataan Tanggungjawab	NIzar Kherid, M

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar