Text

Kontruksi hukum administrasi pemerintahan : Membedah undang-undang 30 tahun 2014

---

Pengaturan administrasi pemerintahan memberi perlindungan bagi warga masyarakat dan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan peemrintah. Warga masyarakat tidak dijadikan objekk dalam administrasi pemerintah , namun dijadikan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat dan mengatur secara keseluruhan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Buku ini sebagai pengantar bagi mahasiswa Fakulstas Hukum, Fakultas Sosial dan Politik, baik yang sedang menempuh studi maupun yang menduduki jabatan dalam pemerintahan. Secara umum buku ini mengupas lebih dalam terkait: Filosofi Adminsitrasi Pemerintahan, Jaminan Perlindungan Hukum kepada warga masyarakat, transformasi asas-asas umum pemerintahanyang baik, kedudkan hukum pejabat pemerintah, hak dan kewajiban pejabat pemerintah, isntrumen penyelenggaraan pemerintah, definisi kewenangan penggunaan diskresi, kewenangan penggunaan diskresi pejabat pemerintah, batasan kewenangan, penggunaan dikresii, pengertian dasar penyelenggaraan pemerintah dan penyelenggara negara, prosedur administrasi pemerintah, pelayanan publik untuk warga masyarakat, pengertian keputusan tata usaha negara, dalil fiktif positif dan fiktif negatif, konsep onvangs theory, pencabutan dan pembatalan kepeutusan pemerintah, perkembangan kaidah hukum dalam pemeriksaan perkasa fiktif positif, penegakan hukum administrasi, upaya administrasi, dan sanksi administrasi UU AP.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri	-
No. Panggil	342.06 SIT k
Penerbit	Yogyakarta : lingkar media., 2020
Deskripsi Fisik	viii, 152 hlm.; 21 cm
Bahasa	Indonesia
ISBN/ISSN	978-623-7271-04-8
Klasifikasi	342.06
Tipe Isi	-
Tipe Media	-
Tipe Pembawa	-
Edisi	Cet. 3
Subjek	Hukum administrasi negara
Info Detail Spesifik	-
Pernyataan Tanggungjawab	Siti Kotijah

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar