Text

Asesmen sistem peradilan pidana di Indonesia

---

Praktik peradilan pidana di Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Dan ini bukan permasalahan baru. Sudah cukup lama ahli, praktisi dan masyarakat mempermasalahkan praktik-praktik negatif, seperti minimnya keterpaduan dalam sistem peradilan pidana kita. Masing-masing institusi/lembaga, seakan berjalan sendiri-sendiri. Upaya paksa, seperti penahanan, penggeledahan dan penyitaan, dilakukan secara berlebihan, diskriminatif dan tanpa akuntabilitas yang jelas. Perlindungan bagi tersangka dan terdakwa, meski sebagian sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), belum sepenuhnya diterapkan, selain masih ada kekurangan – misalnya terkait akses bagi advokat untuk memberikan pembelaan yang optimal.
Kondisi di atas terefleksi pula dalam indeks negara hukum Indonesia (rule of law index) yang diukur oleh World Justice Project. Pada tahun 2023 ini, skor terkait penegakan hukum pidana Indonesia merah, yakni 0.40 (dengan 1 sebagai nilai tertinggi). Nilai rendah tersebut terutama karena masalah KKN, penyidikan yang tidak efektif dan belum sesuainya proses penegakan hukum pidana dan pemenuhan hak-hak terdakwa.
Di sisi lain, upaya untuk memperbaiki kondisi di atas pun terkesan berjalan di tempat. Rencana untuk mengubah KUHAP, landasan pokok yang mengatur sebagian besar aspek pelaksanaan peradilan pidana, yang sudah didorong sejak tahun 2004, belum juga terealisir. Memang ada upaya parsial untuk menutupi kelemahan tersebut, misalnya melalui pengundangan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, atau, baru-baru ini, pengaturan terkait keadilan restoratif (restorative justice) oleh masing-masing instansi penegak hukum. Namun perubahan parsial tersebut belum memadai, bahkan menimbulkan masalah baru.
Beranjak dari kondisi di atas, KEMITRAAN (Partnership for Governance Reform) melalui proyek Reforming the Criminal Justice System to Advance the Rule of Law (RECREATE) melaksanakan Asesmen Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Asesmen ini bertujuan untuk menilai apakah praktik peradilan pidana saat ini sudah mencerminkan sebuah sistem dan mampu merespon berbabagi kebutuhan pokok atas peradilan pidana. Asesmen ini memetakan secara makro kondisi, tantangan, dan sumber permasalahan yang dihadapi peradilan pidana di Indonesia, baik dalam aspek peraturan perundang-undangan, bisnis proses, dan kelembagaan, serta memberikan rekomendasi-rekomendasi dalam rangka pembaruan.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri	-
No. Panggil	R 345.0109598 MUH a
Penerbit	jakarta selatan : Kemitraan partnership., S.L
Deskripsi Fisik	188 hlm. : ilus. ; 25 cm
Bahasa	Indonesia
ISBN/ISSN	-
Klasifikasi	345.0109598
Tipe Isi	-
Tipe Media	-
Tipe Pembawa	-
Edisi	-
Subjek	Pengadilan pidana_sistem penilaian_Indonesia
Info Detail Spesifik	-
Pernyataan Tanggungjawab	Muhammad Tanziel Aziezi

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar