Buku ini menjelaskan tentang Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah no. 43 tahun 2014, Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Kegiatan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan dan pembaruan hukum agraria/pertahanan adalah perencanaan tata ruang. Hal ini dilakukan dalam rangka merencanakan persediaan, peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria
Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ daerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatur juga hubungan antara organ pemerintah daerah dengan rakyat. Tujuan utama Hukum Pemerintahan Daerah adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah. Indonesia merupakan negara ya…
Hukum perkebunan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pelaku perkebunan dan perkebun serta pemerintah dalam bidang perkebunan. Usaha perkebunan diawali dengan perencanaan, pembenihan, budidaya perkebunan, izin usaha perkebunan, pengelolaan dan penyelenggaran perkebunan, pengembangan dan pemberdayaan perkebunan, dan penegakan hukum di bidang perkebunan. Pada prakteknya banyak terjadi…