Kewarganegaraan hadir kembali di Indonesia. Orde Baru berupaya sebaik mungkin untuk mengebiri konsep ini dengan menggambarkannya semata sebagai kewajiban yang harus dipatuhi. Namun, demokrasi membuat orang awam menyadari bahwa mereka pun memiliki hak. Dalam buku ini, kami tidak akan melakukan 'pendidikan kewarganegaraan'. Alih-alih, kami ingin melihat bagaimana orang Indonesia biasa mempraktikk…
Buku keuangan negara adalah sebuah buku yang membahas mengenai keuangan negara dan perkembangan ekonomi di Indonesia masa ke masa. Buku ini terdiri dari beberapa bab yang membahas berbagai topik terkait keuangan negara, mulai dari teori-teori ekonomi, perkembangan ekonomi dari masa ke masa, sistem desentralisasi (otonomi daerah), struktur pemerintahan otonomi daerah, APBN danAPBD, akuntabilitas…
Membahas sejarah tata negara baik secara makro maupun mikro, berarti masuk ke kawasan politik. Wilayah politik itu sendiri dapat dikaji dari segi: sejarah politik, sosiologi politik, antropologi politik, dan ilmu politik. Dimensi ini saling mengoreksi dan melengkapi dalam pembahasannya sehingga ditemukan fenomena yang utuh tentang konsep sejarah tata negara. Oleh karena itu, dalam pembahasannya…
Pendidikan Kewarganegaraan yang diajarkan di institusi pendidikan di Indonesia bertujuan untuk mempelajari berbagai hal mengenai pemerintahan, lembaga-lembaga demokrasi, konstitusi, rule of law, hak dan kewajiban warga negara, serta demokrasi, dalam rangka membangun karakter bangsa sesuai dengan perkembangan zaman yang dinamis. Buku Pendidikan Kewarganegaraan ini dimaksudkan untuk memenuhi keb…
Dalam buku ini diuraikan secara komprehensif tentang pengertian ilmu negara, definisi dan unsur-unsur negara, tujuan dan fungsi negara, teori asal mula negara, teori kedaulatan, teori bentuk negara dan bentuk pemerintahan, teori sistem pemerintahan, teori negara hukum, teori konstitusi, dan teori negara demokrasi dengan mendasarkan pada fenomena aktual dan mutakhir yang terjadi akhir-akhir ini.
Hukum Tata Negara merupakan pengetahuan ilmiah, karena kebenaran yang dihasilkan bukanlah kebenaran yang diproduksi dari hasil “opini”, bukan juga berupa “keyakinan”. Ia diperoleh melalu proses metodis, bukan meditasi, juga bukan refleksi atau persepsi. Karena itu, objek hukum tata Negara tidak umum, tetapi khusus, sehingga yang diselidiki adalah alat-alat kelengkapan negara, tugas, fun…
Hukum Tata Negara merupakan pengetahuan ilmiah, karena kebenaran yang dihasilkan bukanlah kebenaran yang diproduksi dari hasil “opini”, bukan juga berupa “keyakinan”. Ia diperoleh melalu proses metodis, bukan meditasi, juga bukan refleksi atau persepsi. Karena itu, objek hukum tata Negara tidak umum, tetapi khusus, sehingga yang diselidiki adalah alat-alat kelengkapan negara, tugas, fun…