Putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi memiliki implikasi sanksi pidana yang berkaitan dengan pemulihan aset korupsi. Akan tetapi penerapan hukum terhadap pemuluhan aset korupsi tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal. Untuk itu diperlukan adanya rekonstruksi pemulihan aset korupsi melalui pembayaran uang pengganti dan gugatan perdata negara, sehingga akumulasi harta be…
Kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya, tetapi ada kemiskinan dan terjadi korupsi. Tentu hal ini tidak sejalan dengan semangat berbangsa bahwa negara Indonesia adalah negara kesejahteraan (wellfare state) dan juga sebagai negara hukum (rechts staat). Pertanyaan klasik yang muncul antara l ...
Sudah lebih dari setengah abadyang lalu sejak 1960 para pembuat kebijakan telah berusaha merumuskan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberantasan korupsi di Indonesia secara efektif. Tidak kurang dari tujuh produk undang-undang yang telah dibuat sebagai hasil kebijakan legislasi, baik yang menyangkut hukum pidana materiil dan formil maupun pembentukan lembaga yang diberi wewenang, tu…
Buku ini menguraikan tentang unsur melawan hukum tindak pidana korupsi, kewenangan pembuktian dalam terjadinya tindak pidana korupsi, kriteria suatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi, pembatasan suatu perbuatan sebagai pelanggaran yanag dalam hal ini sebagai tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Secara garis besar capaian pembelajaran dalam penulisan buku ajar ini adalah; agar mahasiswa mengetahui dan mampu memahami konsep, teori hukum pidana khususnya di bidang tindak pidana korupsi . agar mahasiswa memahami kondisi umum tindak korupsi di indonesia, faktor dan sebab-sebab terjadinya korupsi . Agar mahasiswa mengetahui lembaga-lembaga yang terkait dengan upaya pemberantasan tindak pida…