Teori dan praktik hukum acara peradilan tata usaha negara pasca- amendemen : …

Tujuan terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara—berdasarkan UU No. 5/1986—yakni untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara merupakan syarat mutlak dalam konsep “negara hukum” (rechts staat), karena hal ini menjadi indikator kualitas sistem politik demokrasi dalam pembangunan kekuasaan negara (machtsverdelin…

Materi pokok pendidikan kewarganegaraan; 1-6; MKDW 4105/2 sks

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xii, 598 hlm. ; ilus. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320.4 071 AMI m

Theory, practice & training

Edisi

-

ISBN/ISSN

0-415-05620-9

Deskripsi Fisik

viii, 285 hal ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

305.42091724 MOS g

Seluk beluk negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

255 hal.; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320.01 HOE s c.6

Borders and beyond : Transnational migrations amd diaspora in northen thailan…

This book contributes to a better understanding about the dynamics of transnational migration and diaspora in Northern Thailand border areas with Myanmar and Laos. Border cities in Southeast Asia are places that have unique characteristics because of rapid development which includes the process of transnational migration and diaspora communities from neighboring countries. Historically, differe…

Kontruksi hukum administrasi pemerintahan = Membedah undang-undang 30 tahun 2014

Pengaturan administrasi pemerintahan memberi perlindungan bagi warga masyarakat dan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan peemrintah. Warga masyarakat tidak dijadikan objekk dalam administrasi pemerintah , namun dijadikan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat dan mengatur secara keseluruhan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan berdasarkan ketent…

Ilmu perbandingan pemerintahan

Edisi

cet.2

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 142 hal.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

350.1 20941 NAS i c.1

Kontruksi hukum administrasi pemerintahan : Membedah undang-undang 30 tahun 2014

Pengaturan administrasi pemerintahan memberi perlindungan bagi warga masyarakat dan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan peemrintah. Warga masyarakat tidak dijadikan objekk dalam administrasi pemerintah , namun dijadikan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat dan mengatur secara keseluruhan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan berdasarkan ketent…

Hukum acara peradilan tata usaha negara

Edisi

1, cet. 6

ISBN/ISSN

979-421-310-1

Deskripsi Fisik

viii, 202 hal.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 ABD h c.1

Pengantar Kekuasaan Diskresi Pemerintahan

Kualitas penyelenggaran pemerintahan dalam menggunakan kekuasaan diskresi pemerintahan harus jelas dan terukur, sehingga diharapkan menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan buku ini buat mahasiswa Fakultas Hukum, Fakultas Sosial, baik sarjana, magister dan doktor yang mempunyai minatbidang hukum administrasi. Terdir atas 3 (tiga bab)…