Hukum administrasi pemerintahan

Buku yang hadir di hadapan pembaca merupakan hasil kajian terhadap kehadiran Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan hadirnya ketentuan tersebut memberikan penegasan, bahwa keberadaan hukum administrasi pemerintahan dalam kerangka pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan sangatlah pent…

Hukum adminstrasi negara : Konsep, fundamental, perkembangan kontemporer, dan…

Buku ini menyajikan ulasan mengenai Hukum Administrasi Negara dari tiga titik penekanan pada: (i) sisi teorertis konseptual; (ii) n perkembangan pengaturan yang terjadi dalam satu dasawarsa terakhir – dengan catatan apresiasi dan/atau kritik – terhadapnya; (iii) kasus-kasus yang dihadapi oleh Pemerintah atau yang dihadapi masyarakat, baik yang tidak sampai bersengketa di lembaga peradilan h…

Hukum administrasi negara

Butuh referensi yang beragam dalam menyusun hukum administrasi secara lengkap dalam sebuah buku karena persoalan hukum senantiasa menyesuaikan dengan dinamika perkembangan masyarakat, terutama kajian hukum administrasi negara senantiasa memiliki relevansi dengan kegiatan pemerintahan selalu tumbuh dan berkembang dengan dinamis serta didukung oleh elemen-elemen pendukung dalam berbagai sektor. S…

Hukum administrasi negara : Dalam kajian teori dan praktik

Dalam buku ini penulis menjelaskan negara hukum dan sistem pemerintahan termasuk ruang lingkup dan objeknya. Dalam menjalankan pemerintahan diperlukan sebuah instrumen dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga legalitas sebuah kegiatan dalam pengelolaan administrasi negara dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu semua permasalahan dan jalan keluarnya dalam penyelenggaraan negara termasuk …

Pengantar hukum administrasi negara

Buku Pengantar Hukum Administrasi Negara ini ditulis secara lengkap dengan materi yang cukup padat. Terdiri atas lima belas bab dengan materi sebagai berikut: Pendahuluan, Sumber-sumber HAN, Wewenang Pemerintahan, Diskresi, AUPB, Pengawasan, Instrumen Pemerintahan, Regeling, Beleidsregel, Beleidovereenkomst, Beschikking, Het Plan, Perizinan, Jabatan, dan Peradilan Administrasi. Perbedaan buku …

Kontruksi hukum administrasi pemerintahan = Membedah undang-undang 30 tahun 2014

Pengaturan administrasi pemerintahan memberi perlindungan bagi warga masyarakat dan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan peemrintah. Warga masyarakat tidak dijadikan objekk dalam administrasi pemerintah , namun dijadikan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat dan mengatur secara keseluruhan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan berdasarkan ketent…

Kontruksi hukum administrasi pemerintahan : Membedah undang-undang 30 tahun 2014

Pengaturan administrasi pemerintahan memberi perlindungan bagi warga masyarakat dan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan peemrintah. Warga masyarakat tidak dijadikan objekk dalam administrasi pemerintah , namun dijadikan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat dan mengatur secara keseluruhan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan berdasarkan ketent…

Pengantar Kekuasaan Diskresi Pemerintahan

Kualitas penyelenggaran pemerintahan dalam menggunakan kekuasaan diskresi pemerintahan harus jelas dan terukur, sehingga diharapkan menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan buku ini buat mahasiswa Fakultas Hukum, Fakultas Sosial, baik sarjana, magister dan doktor yang mempunyai minatbidang hukum administrasi. Terdir atas 3 (tiga bab)…

Hukum administrasi negara

Edisi

cet.6

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xii, 205 hal.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 ATM h c

Hukum administrasi pertanahan

Buku Hukum Administrasi Pertanahan membahas tentang hukum yang berkaitan dengan regulasi dalam bidang penatagunaan tanah, pendaftaran tanah, pengurusan hak atas tanah serta land-reform, juga berbagai kebijakan di bidang pertanahan. Aspek regulasi di bidang pertanahan ini menjadi penting dalam rangka pelaksanaan tugas negara sebagai lembaga yang memiliki kewenangan di bidang pengurusan sumber da…