Akuntansi keuangan daerah : teori, prinsip dan penerapan

Buku "Akuntansi Keuangan Daerah: Teori, Prinsip, dan Penerapan" merinci dengan cermat aspek penting dalam pengelolaan keuangan pemerintahan lokal. Penulis mengawali dengan mengeksplorasi definisi dan ruang lingkup akuntansi keuangan daerah, memandu pembaca melalui pemahaman mendalam tentang perannya yang krusial dalam administrasi pemerintahan daerah. Fokus buku ini terletak pada penerapan prin…

Akuntansi sektor publik : akuntansi keuangan daerah

Edisi

4

ISBN/ISSN

978-979-061-226-6

Deskripsi Fisik

xiv, 400 hlm.: Ilus.; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

657.835 ABD a

Kebijakan pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan penjabaran visi, misi dari pendidikan nasional. Pendidikan merupakan milik rakyat dalam berbagai tingkat mulai dari perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pendidikaan yang menjadi penentu adanya pendidikan, kebijakan pendidikan harus didukung oleh riset dan pengembanganya yang dapa tdiimplementasikan dalam pengembangan pendidikan. Oleh sebab itu tersedianny…

Standar Pelayanan Minimal Daerah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu ditegaskan pula bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Amanat tersebut mengandung makina negara berkewajiban memenuh kebu…

Manajemen kinerja pemerintah daerah

Buku Manajemen kinerja pemerintah daerah ini di maksudkan sebagai buku referensi yang dapat di gunakan oleh para mahasiswa ilmu ekonomi dan ilmu sosial , pada pegawai dan pejabat di eselon di lingkungan pemerintah daerah , serta para praktisi dan peneliti manajemen kinerja selain membahas perbedaan pokok antara organisasi swasta dan organisasi publik dan bagaimana manajemen kinerja pemerinta…

Akuntansi Pemerintah daerah berbasis Akrual

Sesuai Amanat pasal 10 1.Ayat 2.Peraturan menteri dalam negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis aktual pada pemerintahdaerah. pemerintah daerah harus telah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual mulai tahun anggaran 2015.pemendagri tersebut membawa konsekwensi bahwa pemerintah daerah wajibmenyusun laporan keuangan berbasis akrual . dengan tela…

Manajemen kinerja pemerintah daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-26-8527-5

Deskripsi Fisik

xii, 250 hlm. ; ilus. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.350 68 ACH m

Pokok-pokok hukum pemerintahan daerah

Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ daerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatur juga hubungan antara organ pemerintah daerah dengan rakyat. Tujuan utama Hukum Pemerintahan Daerah adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah. Indonesia merupakan negara ya…

Hukum pemerintah daerah setelah perubahan UUD 1945

Buku ini menguraikan " liku-liku" transpormasi perubahan pengaturan hukum pemerintahan daerah dimaksud. Setidaknya, diharapkan dapat dijadikan referensi oleh para akademisi untuk merumuskan doktrin pembagian kewenangan ( urusan ) yang tepat antara pemerintah pusat dan daerah. Bagi pemerintah dan legislator, karya ini diharapkan dapat menjadi salah satu literatur untuk menyusun kebijakan pengat…

Akuntansi keuangan daerah berbasis akrual

Buku ini disusun untuk melengkapi kebutuhan mahasiswa serta Pemerintah Daerah (Pemda), khususnya Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Meskipun telah banyak buku yang mengulas tentang akuntansi pemerintahan, buku ini berbeda dengan buku-buku lainnya. Buku ini dikhususkan untuk menyiapkan Laporan Keuangan milik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Materi yang …