Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah

Edisi

cet.1

ISBN/ISSN

978-602-289-060-7

Deskripsi Fisik

320.6 ARI k

Judul Seri

-

No. Panggil

320.6 ARI k

Politik & pemerintahan di ranah lokal

Buku ini mengulas secara menyeluruh tentang gambaran kondisi riil beberapa persoalan sosial, politik, dan pemerintahan lokal yang dianalisis secara mendalam melalui teori, konsep, dan pendekatan ilmu politik dan ilmu pemerintahan.

Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun…

Buku ini menjelaskan tentang Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah no. 43 tahun 2014, Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Hukum pemerintahan daerah dalam penafsiran Mahkamah konstitusi

Buku ini hadir untuk mengkaji lebih mendalam mengenai dinamika hukum pemerintahan daerah hukum pemerintah daerah dalam bingkai tafsir konstitusional. Ragam penafsiran yang termuat dalam putusan MK terkait otonomi khusus dan daerah istimewa, dimensi konstitusional pemekaran, batas wilayah, dan penetapan ibu kota daerah. Mengupas juga mengenai dinamika politik elektoral lokal, keuangan daerah dan…

Pokok-pokok pemerintahan daerah

Buku ini menyajikan hal-hal penting mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dalam 7 (tujuh) bagian pembahasan yang terstruktur dari hulu sampai hilir. *Bagian pertama membahas tentang Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah *Kedua tentang Pelayanan Publik Pemerintah Daerah *Ketiga tentang Standar Pelayanan Minimal Daerah *Keempat tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeri…

Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian teori hukum, dan aplikasinya

Materi buku ini disesuaikan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah terbaru, yakni UU RI No.9 Tahun 2015 jo.UU RI No.23 Tahun 2014. Selain itu, penyusunannya disesuaikan dengan Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT). kajian pokok ini, meliputi : 1. Pengantar Pemerintahan Daerah 2. Pembentukan daerah, Kawasan Khusus dan Perbatasan 3. Pembagian Urusan Pemerintahan 4. Penyelengaraan Pemerintahan 5. Sis…

Hukum pemerintahan daerah di indonesia

Edisi

Cet. 5

ISBN/ISSN

979-3421-07-X

Deskripsi Fisik

x, 150 hlm.: Ilus.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.095 98 SIS h

Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia

Edisi

Cet .4

ISBN/ISSN

979-3421-07-x

Deskripsi Fisik

x, 150 Hlm. : Ilus, ; 23 Cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.095.98 SIS h

Akuntansi Pemerintahan Daerah : Konsep dan Aplikasi = Sesuai standar akuntans…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-8433-37-5

Deskripsi Fisik

vii, 256 hlm.: Ilus.; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

657.835 TAN a

Hukum pemerintahan daerah

Penerapan otonomi daerah secara penuh tidak terlepas dari tuntutan akan adanya pembangunan yang merata antara pusat dan daerah, karena selama 32 tahun daerah hanya diperas sumber daya alamnya tanpa adanya keadilan pembangunan sehingga memunculkan disintegrasi. Buku ini diharapkan dapat memberikan pandangan awal khususnya kepada mahasiswa fakultas hukum dan umumnya kepada pembaca mengenai dinam…