Pengaturan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam UU Nomor 1 tahun 2023 tentan…

UU Nomor 1 Tahun 2023 merupakan revisi besar-besaran dari KUHP sebelumnya, serta memberikan perhatian yang khusus terhadap tindak pidana korupsi. Terdapat beberapa poin penting yang menjadi landasan hukum dalam upaya memberantas korupsi yang ada dalam UU Nomor 1 Tahun 2023.

Pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi

Buku ini memberikan gambaran kepda pembaca berupa pemikiran pembayaran uang pengganti diharapkan sebagai instrumen penyelesaian masalah (dispute resolusion), dimana tindak pidana korupsi merupakan masalah bangsa karena akan berimplikasi pada menurunnya kesejahteraan rakyat terutama pada negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia yang mayoritas rakyatnya masih banyak yang hidup dibaw…

Titik singgung mengadili menyalagunakan kewenangan pada pengadilan tindak pid…

Dalam tindak pidana korupsi terdapat titik singgung yang dikaji dari perspektif teoretis, normatif, doktrina, dan praktik tentang mengadili menyalahgunakan kewenangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Problematika titik singgung kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 te…

Hukum pidana korupsi di Indonesia

Berlakunya UU No. 24/Prp/1960 di era Orde Lama maupun pada waktu berlakunya UU No. 3/1971 pada era Orde Baru, kedua pemerintahan ternyata tidak mampu memberantas korupsi di Indonesia. Orde Reformasi nampaknya sama dengan Orde Baru tidak bisa berbuat banyak memberantas korupsi. Setiap orde selalu berlindung pada alasan klasik pada perangkat hukumnya yang tidak cukup sempurna. Pernyataan tersebut…

Hukum pidana korupsi di Indonesia

Berlakunya UU No. 24/Prp/1960 di era Orde Lama maupun pada waktu berlakunya UU No. 3/1971 pada era Orde Baru, kedua pemerintahan ternyata tidak mampu memberantas korupsi di Indonesia. Orde Reformasi nampaknya sama dengan Orde Baru tidak bisa berbuat banyak memberantas korupsi. Setiap orde selalu berlindung pada alasan klasik pada perangkat hukumnya yang tidak cukup sempurna. Pernyataan tersebut…

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi = Strategi dan Optimalisasi

Kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya, tetapi ada kemiskinan dan terjadi korupsi. Tentu hal ini tidak sejalan dengan semangat berbangsa bahwa negara Indonesia adalah negara kesejahteraan (wellfare state) dan juga sebagai negara hukum (rechts staat). Pertanyaan klasik yang muncul antara l ...

Tindak pidana korupsi

Secara garis besar capaian pembelajaran dalam penulisan buku ajar ini adalah; agar mahasiswa mengetahui dan mampu memahami konsep, teori hukum pidana khususnya di bidang tindak pidana korupsi . agar mahasiswa memahami kondisi umum tindak korupsi di indonesia, faktor dan sebab-sebab terjadinya korupsi . Agar mahasiswa mengetahui lembaga-lembaga yang terkait dengan upaya pemberantasan tindak pida…

Tindak pidana korupsi di indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

123 hal.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.0191 WIY t c.8

Tindak pidana korupsi

Edisi

cet.2

ISBN/ISSN

979-3421-57-6

Deskripsi Fisik

ix, 173 hal.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.0223 HAR t c.1

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Anti Korupsi

Edisi

cet.3

ISBN/ISSN

978-979-18359-0-9

Deskripsi Fisik

304 hlm.; 18 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.02323 UND u