Hukum pidana merupakan aturan dari suatu Negara berdaulat terkait perbuatan, pertanggungjawaban dan sanksi pidana. Hukum pidana Indonesia yang sebelumnya lebih menekankan pada pembalasan (retributive) saat ini dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka lebih menekankan pada korektif, rehabilitatif dan restoratif. Buku ini dibuat untuk memberikan pemah…
Otonomi daerah secara esensial memberikan keleluasaan daerah dalam mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Kewenangan tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih baik, transparan, akuntabel serta pelayanan yang berkeadilan. Seiring berjalannya era reformasi, taring desentralisasi masih saja tumpul di hadapan perubahan yang selalu dinamis. Tidak salah ketika banyak kalangan yang klaim bahw…