Text

Pengantar kekuasaan diskresi pemerintahan pasca uu cipta kerja

---

Lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menjadi dasar berpijak badan/pejabat pemerintah dalam melakukan tindakan diskresi. Diskresi mempunyai unsur-unsur yaitu diskresi adalah keputusan dna/atau tindakan, keputusan dan/atau tindakan itu ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan, tujuannya untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, diskresi dilakukan dalam hal peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
Selain itu, diskresi bertujuan untuk melancarkan penyeleng-garaan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum, semua itu dalam proses meningkatkan pelayanan bagi masyarakat serta dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintahan.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri	-
No. Panggil	342.06 SIT p
Penerbit	Yogyakarta : lingkar media., 2023
Deskripsi Fisik	viii, 184 hlm. : Ilus. ; 21 cm
Bahasa	Indonesia
ISBN/ISSN	978-623-8127-07-8
Klasifikasi	342.06
Tipe Isi	-
Tipe Media	-
Tipe Pembawa	-
Edisi	Cet 1
Subjek	Kekuasaan Eksekutip
Info Detail Spesifik	-
Pernyataan Tanggungjawab	Siti Kotijah

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar