Hukum Tata Negara merupakan pengetahuan ilmiah, karena kebenaran yang dihasilkan bukanlah kebenaran yang diproduksi dari hasil “opini”, bukan juga berupa “keyakinan”. Ia diperoleh melalu proses metodis, bukan meditasi, juga bukan refleksi atau persepsi. Karena itu, objek hukum tata Negara tidak umum, tetapi khusus, sehingga yang diselidiki adalah alat-alat kelengkapan negara, tugas, fun…
Hukum Tata Negara merupakan pengetahuan ilmiah, karena kebenaran yang dihasilkan bukanlah kebenaran yang diproduksi dari hasil “opini”, bukan juga berupa “keyakinan”. Ia diperoleh melalu proses metodis, bukan meditasi, juga bukan refleksi atau persepsi. Karena itu, objek hukum tata Negara tidak umum, tetapi khusus, sehingga yang diselidiki adalah alat-alat kelengkapan negara, tugas, fun…
Hukum Tata Megara adalah seluruh Peraturan Perundang-undangan yang bersifat legas formal yang mengatur penyelengkara an negara berkaitan dengan bentuk negara ,asas-asas hukum negara , sistem pemerintahan , kekuasaan pemerintah , pembagian kekuasaan peralihan kepemimpinan suatu negara., Pemilihan umum , prinsip-prinsip demokrasi, ideologi negara, hak kewajiban pemerintah dan Masyarakat, serta …
Kehadiran buku Hukum Tata Negara Indonesia ini dirasakan sangat diperlukan sebagai pelengkap dari sejumlah literatur yang ada, yang membahas masalah Hukum Tata Negara Indonesia pascareformasi dan perubahan UUD 1945. Sejak terjadinya reformasi di tahun 1998, tonggak sejarah baru dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia seolah dimulai dari awal. Dari tahun 1999 sampai dengan 2002, UUD 1945 telah…
Hukum adalah sekumpulan peraturan yang ditujukan kepada manusia/masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis yang berisi perintah dan larangan, bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi. Sedangkan yang dimaksud dengan Hukum Tata Negara yakni merupakan sekumpulan peraturan-peraturan yang mengatur organisasi dalam suatu negara, hubungan antara alat perlengkapan negara atau instansi-instansi pem…
Seiring perkembangan zaman kompleksitas masalah ketatanegaraan melahirkan banyak lembaga negara independen. Setelah reformasi 1998 lembaga negara independen mulai mendapat tempat. UUD 1945 hasil amandemen memberi pengakuan atas lembaga negara independen diantaranya Komisi Yudisial dan Komisi Pemilihan Umum. Umumnya lembaga negara independen hadir karena kinerja lembaga yang ada dianggap tidak m…
Hukum Tata Megara adalah seluruh Peraturan Perundang-undangan yang bersifat legas formal yang mengatur penyelengkara an negara berkaitan dengan bentuk negara ,asas-asas hukum negara , sistem pemerintahan , kekuasaan pemerintah , pembagian kekuasaan peralihan kepemimpinan suatu negara., Pemilihan umum , prinsip-prinsip demokrasi, ideologi negara, hak kewajiban pemerintah dan Masyarakat, serta …
Buku ini merupakan pengantar Hukum Tata Negara yang menjelaskan tentang Hukum Tata Negara Umum dan Hukum Tata Negara Positif kita. Penjelasan dimulai secara komprehensif dari sisi definisi, metode hingga pada pergeseran orientasi yang terjadi dalam corak keilmuan bidang hukum tata negara dalam perkembangannya di Indonesia.
Negara Hukum dan Demokrasi” bukanlah barang baru di kalangan akademisi dan penstudi ilmu sosial-hukum. Tidak sedikit buku-buku yang mengupas konsep negara hukum dan demokrasi. Namun, karena banyak penstudi yang melakukan penelitian dan pembaruan perkembangan seputar kedua tema besar ini, perbekalan pengetahuan bagi penstudi dalam dua tema itu cenderung selalu dibutuhkan.