Ditapis dengan
Kitab Undang-undang Hukum Pidana + KUHP dan Kitab Undang-undang Hukum Acara P…
Buku kitab Undang-undang ini merupakan salah satu referensi utama aturan huku di indonesia . Materi buku ini terdiri dari KUHP ( Kitab undang-undang Hukum Pidana ) Dan KUHAP ( Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ) yang menjadi pedoman penting dan di butuhkan oleh Praktis hukum , Akademisi, mahasiswa maupun masyarakat Umum.
- Edisi
- Cet .1
- ISBN/ISSN
- 979-341-161-9
- Deskripsi Fisik
- iv, 226 Hlm ; 22 Cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345 KIT
Hukum administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang mengatur fungsi pemerintah (Hukum Administrasi Negara Heteronom) dan sekaligus terdiri dari serangkaian norma hukum yang diciptakan oleh pemerintah (Hukum Administrasi Negara Otonom). Para ahli melihat semakin pentingnya Hukum Administrasi Negar .
- Edisi
- Cet .1
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-773-7
- Deskripsi Fisik
- viii, 301 hlm.: ilus.; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 RIA h
Pengantar hukum perdata internasional
buku ini merupakan buku pengantar untuk memahami hukum perdata internasional di indonesia bagi masyarakat pada umumnya dan bagi mahasiswa pada khususnya
- Edisi
- Cet.1
- ISBN/ISSN
- 978-623-6628-00-3
- Deskripsi Fisik
- xi, 134 Hlm.: Ilus. ; 21 Cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 340.9598 MUH p
Buku ajar etik legal dalam praktek kebidanan dan hukum kesehatan
Kata etika, etis dan moral tidak hanya terdengar dalam ruang kuliah, namun sudah membudaya pada masyarakat dengan adanya istilah tersebut dalam media masa, pidato para pejabat negara, bahkan pada iklan komersial. Fenomena tersebut menunjukan bahwa kaka-kata etika, etis dan moral sudah mewarnai kehidupan masyarakat umum. Dengan bertambah derasnya arus globalisasi dan munculnya istilah tersebut s…
- Edisi
- cet.1.
- ISBN/ISSN
- 978-602-5411-76-2
- Deskripsi Fisik
- xii,hal.166.;20 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 174.2 ANN b
Hukum Acara Perdata tentang Ketidakhadiran para Pihak dalam Proses Berperkara…
Sempitnya ruang lingkup pengaturan undang-undang menyangkut persoalan ketidakhadiran dalam proses berperkara telah menimbulkan banyak masalah di dalam praktik persidangan perkara perdata, khususnya dalam perkara-perkara yang mengandung sengketa (contentiosa). Undang-undang hanya mengatur mengenai ketidakhadiran pihak penggugat hanya dalam Pasal 124 HIR/148 RBg saja, sedangkan terhadap ketidakha…
- Edisi
- Cet .1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xii, 271 Hlm. : Ilus. ; 21 Cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 347.05 WIT h
Hukum Investasi Penanaman modal asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam negeri…
Dalam buku ini dijelaskan mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan hukum investasi. Dibahas juga mengenai penyelesaian sengketa dalam penanaman modal, transaksi bisnis internasional dan anatomi kontrak, serta mengenai joint venture agreement, joint venture company, nasionalisasi, dan lain-lain
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-425-861-0
- Deskripsi Fisik
- v, 234 Hlm ; 20 Cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 346.092 ERM h
Pemulihan Aset Korupsi melalui pembayaran Uang pengganti dan Gugatan perdata …
Putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi memiliki implikasi sanksi pidana yang berkaitan dengan pemulihan aset korupsi. Akan tetapi penerapan hukum terhadap pemuluhan aset korupsi tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal. Untuk itu diperlukan adanya rekonstruksi pemulihan aset korupsi melalui pembayaran uang pengganti dan gugatan perdata negara, sehingga akumulasi harta be…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-0757-50-6
- Deskripsi Fisik
- viii, 160 Hlm : 23 Cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.02323 SUJ p
Industri Penerbangan di Indonesia
Buku ini membahas ketentuan Cape Town Convention 2001 sebagai salah satu perjanjian internasional yang menggunakan pendekatan baru dalam hukum internasional, bagaimana negara yang sudah meratifikasi Cape Town Convention 2001 menerapkannya dalam hukum nasional.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-6322-08-1
- Deskripsi Fisik
- xvi, 212 Hlm : Iluss ; 24 Cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 343.09709598 PRI i
Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawal konstitusi, juga berwenang menyelenggarakan peradilan konstitusi atau pengadilan konstitusi (constitutional court). Mahkamah Konstitusi bukan organ undang-undang, melainkan organ Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi yang menyidangkan perkara-perkara konstitusional, yaitu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-979-076-792-4
- Deskripsi Fisik
- xii, 388 Hlm. : Ilus. ; 23 Cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 347.598 UTA p
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi
Buku sengketa kewenangan Lembaga Negara di mahkamah konstitusi tidak saja menarik bagi kalangan Praktisi dan akademisi yang menggeluti Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Karena mengkaji banyak putusan Mahkamah konstitusi terkait sengketa kewenangan antar lembaga Negara tetapi lebih dari itu buku ini menjadi Referensi penting bagi mencari keadilan
- Edisi
- cet.1
- ISBN/ISSN
- 978-623-6232-09-5
- Deskripsi Fisik
- ix, 168 hlm.: Ilus.; 24 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 PAN s
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah