Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat Melalui Pengadilan : Bunga rampai…

Bangsa yang besar, bangsa yang menghargai peradapan, budaya, tradisi, yang masih terjaga nilai-nilai kearifan lokal mereka. Kehidupan yang seirama dengan dengan alam, lingkungan yang menyatu dengan hidup dan kehidupan mereka, nilai-nilai yang luhur yang magis religious, hubungan alam, hubungan dengan Penciptanya, menjadi kekayaan sumber daya alam yang masih terjaga sampai kini. Terbitnya …

Eksekusi putusan perdata : proses eksekusi dalam takaran teori dan praktik

Eksistensi dan independensi lembaga peradilan di suatu negara merupakan perwujudan penegakan prinsip negara yang memiliki konsep negara hukum ( rule of law). Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan terkait erat dengan proses penegakan hukum yang adil dan berkeadilan, serta kewibawaan pengadilan dalam melaksanakan putusannya.

Hukum acara peradilan tata usaha negara di Indonesia

Objek peradilan tata usaha negara adalah sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha, negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, dan termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan perundang-undangan yan…

Hukum Acara & Praktek Pengadilan Tata Usaha Negara

Modul hukum acara dan praktek pengadilan tata usaha negara ini, update ketenrtuan-ketentuan baru dalam hukum acara tata ysaha negara, antara lain permohonan utnuk mendapatkan putusan dan /atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan ( positif fiktif) yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.5 tahun 2015 tentang pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan g…

Pengadilan HAM ( AD HOC ) : telaah kelembagaan dan kebijakan hukum

Pengadilan HAM Ad Hoc di bentuk berdasarkan kebijakan legislatif yang termuat dalam Undang Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia. Buku ini menuangkan pemikiran penulis tentang aspek kelembagaan dan kebijakan hukum dari pengadilan hak asasi manusia di indonesia

Peradilan Modern : Implementasi ICT di Mahkamah Konstitusi

Peradilan modern (modern court/justice) dalam negara demokrasi konstitutional (democratic constitutional state) merupakan perangkat hukum yang menjadi kebutuhan setiap warga negara (citizens necessary) dalam menjangkau dan mendapatkan keadilan (access to court and access to justice), bahkan bersifat conditio sine qua non bagi keberlangsungan diskursus hukum dan keadilan antara warga negara dan …

Pengadilan Perikanan Suatu Upaya Pemberantasan IUU Fishing di Indonesia

Edisi

Cet ke 1

ISBN/ISSN

978-623-391-1

Deskripsi Fisik

xiv, 60 hlm. : ilus. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.04 ALE p

Sistem peradilan Pidana Indonesia Suatu Pengantar

Edisi

Ed Ke 1 Cet ke 1

ISBN/ISSN

978-602-1642-53-5

Deskripsi Fisik

x, 128 hlm.: Ilus.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.015.98 ROC s c

Hukum Acara dan Prakatek Pengadilan Tata Usaha Negara

Modul hukum acara dan praktek pengadilan tata usaha negara ini, update ketentuan-ketentuan baru dalam hukum acara tata usaha negara, antara lain permohonan untuk mendapatkan putusan dan /atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan ( positif fiktif) yang di atur dalam peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.5 tahun 2015 tentang pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan …

Rekonstruksi Hukum terhadap Anak Penyalagunaan narkoba

Edisi

Cet Ke 1

ISBN/ISSN

978-623-7060-38-3

Deskripsi Fisik

xiv, 242 Hlm. : Ilus, ; 24 Cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.081 NOV r